nusakini.com - Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah mempersiapkan tiga unit kerja dan program kegiatan sebagai pilot project Wilayah Bebas Korupsi.

Pertama adalah Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI). EITI adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif, yang melakukan perbandingan antara pembayaran perusahaan di sektor ini kepada pemerintah dengan penerimaan pemerintah. 

"Kedua adalah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (5/4/2016). 

KPPIP, menurut Darmin adalah komite yang dibentuk sebagai upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat percepatan penyediaan infrastruktur. 

KPPIP bertugas meningkatkan kualitas penyiapan proyek (Pra-FS) untuk meningkatkan bankability, mengoordinasikan dan menetapkan skema pendanaan yang paling optimal, mengupayakandebottlenecking, serta menetapkan insentif dan disinsentif. 

"Ketiga adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena program pemberian kredit yang bernilai total antara Rp100 triliun-Rp120 triliun ini menyangkut kehidupan perekonomian rakyat (UKM)," ujar Darmin (ip/mk)